Usulan sejumlah organisasi masyarakat di Kalimantan Barat supaya Presiden terpilih membentuk lembaga kementerian perbatasan dinilai sebagai sesuatu yang memungkinkan. Terutama dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga kabinet yang dibentuk disesuaikan dengan persoalan pemerintah. Kalau pun presiden menunjuk menteri, haruslah profesional. persoalannya perbatasan bukan hanya ada di Kalbar, tetapi juga provinsi lain seperti NAD, NTT, .Papua, dan Kaltim.
Track record seorang menteri harus dapat dilihat dengan kinerja yang dilakukan. Jika masyarakat mengajukan beberapa nama dari Kalbar sah-sah saja, tetapi apakah presiden terpilih dapat memakai mereka. Karena persoalan perbatasan bukanlah hal yang mudah. Dan hal yang terpenting adalah kementerian itu harus ada terlebih dahulu. Selain itu siapa pun yang menjabat sebagai menteri telah berkarya nyata. Masyarakat Kalbar pasti berharap presiden memikirkan persoalan perbatasan lebih dalam, sehingga perbatasan menjadi beranda depan NKRI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar